Batam – Jaringan Penggerak Moderasi Beragama Kepri melaksanakan kegiatan Seminar dan Deklarasi Moderasi Beragama dengan yang bertemakan “Memperkuat Peran Lembaga Pendidikan Dalam Moderasi Beragama ” di Kota Batam. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 309 peserta dan berlangsung di Aula Madrasah Aliyah Unit Sekolah Baru Filial MAN, Kota Batam.
Diketahui seminar dan deklarasi moderasi beragama ini bertujuan untuk menumbuhkan serta menginisiasi pemuda dan generasi muda agar dapat memahami toleransi dalam beragama.
Kakanwil Kemenag Provinsi Kepri, Mahbud Daryanto mengatakan, Moderasi Beragama bukan timbul saat ini saja, akan tetapi sudah diangkat sejak tahun 2021 lalu, dan hal tersebut sudah menjadi kewajiban Kementrian Agama yang dibantu dengan lembaga vertikal yang lain untuk menyebarkan prinsip tersebut ke masyarakat.
“Kewajiban Kemenag yang bertanggung jawab dalam moderasi beragama ini berdasarkan Perpres 58 tahun 2024, yang menyatakan bahwa moderasi beragama bukan hanya tanggung jawab Kemenag, akan tetapi tetapi Kementrian lain dan Instasi Lintas yang ada di Daerah masing-masing. Direncanakan pada tanggal 6 Maret 2024 mendatang, akan diadakan rapat koordinasi di lintas tingkat kementrian dan TNI Polri terkait pengimplementasian Moderasi Beragama di wilayah Kepri,” ujarnya, Senin (04/03).
Ia menyebutkan, ada beberapa indikator dalam Moderasi Beragama yakni, Regulasi dalam Bernegara, Bagaimana umat beragama mampu hidup bersama tanpa memandang status dan agama satu sama lain, serta membangun kerjasama tanpa ada perbedaan, Membangun toleransi, seperti umat beragama merasa setara, kaum mayoritas tidak meminggirkan atau membedakan agama yang lain atau kaum minoritas dalam lingkungan yang sama, Moderasi beragama anti kekerasan. Tidak ada penindasan kelompok lain dengan alasan perubahan, baik secara fisik dan verbal, selain itu penerimaan akan tradisi. Tradisi Melayu harus tetap dipertahankan, salah satunya prinsip untuk tidak membedakan antara masyarakat asli dan masyarakat luar.
“Negara kita merupakan negara majemuk, yang menghormati warga lain untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan tidak akan mengganggu aktifitas agama lain,” pungkas Mahbud Daryanto.
Ia juga berharap, Moderasi Beragama ini tidak hanya dilakukan dalam lingkungan Kemenag, tapi juga dapat diinisiasi oleh anak-anak muda yang akan meneruskan perjuangan generasi sebelumnya.
Sementara, Ketua FKUB Batam, Chablullah Wibisono mengatakan, Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri.
“Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian (hate speech), hingga retaknya hubungan antar umat beragama, merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan, indeks kerukunan umat beragama tertinggi di Indonesia adalah Provinsi Kepri. Namun, sekarang mengalami penurunan dikarenakan konflik pendirian rumah ibadah agama. Permasalahan terjadi karena jamaah minoritas di lingkungan mayoritas. Permasalahan tersebut sudah diatasi, kemungkinan akan terjadi lagi.
“Indonesia memiliki 6 agama yang diakui, dan semua agama mengajarkan kebaikan. Jangan sampai agama tersebut melahirkan radikalisme. Radikal terjadi karena akar nya yang tidak tercabut dan bisa menjadi konotasi negatif karena tidak moderat atau tidak berada di jalan tengah,” kata Chablullah Wibisono. (*)
